Tujuh kesepakatan program pembangunan tersebut adalah:
1. Penataan bantaran Ciliwung;
2. Pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT);
3. Pembangunan pipa air baku dari Jatiluhur;
4. Penataan tata ruang,
5. Penataan transportasi;
6. Pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall); dan
7. Penanganan banjir melalui program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).
Untuk itu, Kemen PU dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menanggung biaya pembangunan bersama-sama.
Disampaikan oleh Menteri PU, pengolahan limbah rumah tangga (RT) (IPALT) di Jakarta sudah sangat mendesak. Pengolahan air limbah RT di Ibu Kota masih sangat rendah dibandingkan kota-kota besar lain di dunia, bahkan di kota-kota yang ada di Indonesia. "Singapura saja pengolahan air limbahnya saja sudah mencapai 100 persen layanannya. Ini perlu kita kerja dalam penanganan air limba RT di Jakarta," ujarnya.
Mengenai permasalahan transportasi Kemen PU bersedia untuk membatu hal-hal yang sesuai dengan tugasnya yaitu mengenai jalan raya dan jalan tol. Namun untuk urusan angkutan umum massal seperti MRT dan Monorel Kemen PU mengaku tidak ikut karena memang tidak menanganinya (*masalah angkutan umum ditangani oleh Kementrian Perhubungan -pen), namun Kemen PU siap diajak berkoordinasi serta sharing pendapat.
Untuk penanganan banjir melalui program JUFMP, Djoko menegaskan pinjamannya sudah ada dan pembagian tugas antara Kemen PU dan Pemprov DKI sudah jelas. Sekarang tinggal pelaksanaan tender dan proses tendernya sedang berjalan. Diharapkan sebelum 1 April 2013 sudah dilakukan groundbreaking untuk penanganan banjir tersebut.
"Kami juga membahas secara umum tentang Tanggul Laut Raksasa yang akan dibangun di pantai utara. Tapi ini memerlukan pembahasan yang detail dan teknis, nanti diperlukan pembahasan teknis dan mau lihat detailnya dari para ahli yang membuat konsep tersebut," paparnya.
Selain itu, akan dilakukan penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, pembangunan pengolahan air baku di Jatiluhur untuk memberikan layanan bagi rakyat miskin yang justru membeli air bersih jauh lebih mahal dari warga menengah ke atas. "Bagaimana caranya sudah diputuskan bersama. Saya dan Bappenas akan berbuat sesuatu. Juga Gubernur dan jajarannya akan membuat terobosan yang berlaku di Jakarta," ujarnya.
Djoko Kirmanto menyatakan banyak tugas Kemen PU dan Pemprov DKI yang dapat diintegrasikan sehingga pengerjaan program-program tersebut bisa lebih efektif dan cepat selesai.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi mempersilakan siapa saja yang akan membangun kampung deret susun di dekat sungai Ciliwung, apakah dikerjakan oleh Pemprov DKI, Kemen PU atau Kemenpera. Begitu pula dengan pengelolaan anggarannya, apakah APBN atau APBD. "Silakan kalau mau dibangun. Semuanya tinggal dikerjakan, tidak langsung diputuskan. Jadi keputusan itu kombinasi bottom up dan top down. Kami sudah 100 persen sepakat untuk dipercepat. Kerjakan, ya kerjakan," kata Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar