Kok Cuma Konverter BBG?

detik.com

Konsumsi BBM bersubsidi yang semakin meningkat telah menjadi permasalahan negara ini sejak lama.

Ya... sebenarnya lebih condong kepada masalah Pemerintah..., karena kita sebagai warga baik golongan ORANG MAMPU maupun yang DIANGGAP golongan orang TIDAK MAMPU sebenarnya malah menikmatinya.

Pertumbuhan penjualan kendaraan yang terus meningkat dari ketahun-ketahun (yang datanya sangat jelas dari perizinan BPKB kendaraan baru di Kepolisian) merupakan indikator utama yang akan berdampak langsung terhadap jumlah komsumsi BBM. Hal tersebut masih ditambah meningkatnya harga minyak akibat dari tingginya konsumsi minyak itu sendiri.

Atas kondisi tersebut, upaya untuk menekan laju penjualan kendaraan, sepertinya bukan pilihan yang diambil Pemerintah. Sedangkan layanan angkutan umum sebagai sarana transportasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan untuk baik secara kuantitas maupun pelayanan untuk perjalan masyarakat. Sehingga pada akhirnya banyak warga yang berupaya memenuhi sendiri kebutuhan transportasinya.

Saat ini (pada akhirnya!) Pemerintah memutuskan untuk mendorong konfersi penggunaan BBM ke BBG, yang pada dasarnya ide tersebut juga sebenarnya sudah TERKUMANDANG sejak beberapa tahun lalu. Akan  tetapi upaya tersebut sepertinya benar-benar diimplemtasikan secara HARFIAH kepada masyarakat, yang diikuti dengan rencana pembagian alat konferter BBM ke BBG secara gratis!

Pertanyaannya adalah, kok (Pemerintah) cuma membagikan konverter BBG? #setidaknya hal ini yang dominan menjadi langkah Pemerintah dalam pemberitaan media massa (nb. ini pendapat subjektif loh!)

Padahal Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah lainnya, misalnya mendorong pabrikan otomotif memproduksi kendaraan BBG, dengan demikian masyarakat akan diperkenalkan (dan diedukasi) mengenai BBG dari produsen. Hal ini tentunya dapat didukung dengan berbagai kegiatan Pameran otomotif yang sudah cukup rutin diadakan dibeberapa kota di Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah dapat memberi contoh dengan mengadakan kendaraan opersional kantor pemerintah yang menggunakan BBG, dan hal berikutnya, tentunya dengan meningkatkan jumlah SPBU BBG diberbagai lokasi.

Di DKI Jakarta, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menerapkan regulasi bagi angkutan umum seperti taksi setiap izin, ada ketentuan bahwa 20% armadanya menggunakan bahan bakar gas. Walaupun sebenarnya ada yang mempertanyakan "(SPBU) gasnya di mana?".

Ide yang saya usulkan di atas memang hanya sedikit, tapi mungkin anda (pembaca blog saya) punya pemikiran ide-ide lain yang lebih cerdas?