Siap-Siap! Pembatasan BBM Bersubsidi Mulai Januari 2011

Hatta Rajasa (Wikipedia)

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan dilakukan pemerintah mulai Januari 2011. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sebagaimana diberitakan detik (11-10-2010), menyampaikan bahwa Pemerintah mengharapkan pembatasan BBM dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. "Saya harapkan Januari semua sudah bisa berjalan seluruh Indonesia dan itu memang cukup adil," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan tiga opsi teknis pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi. Pertama yakni, klusterisasi volume BBM bersubsidi, jenis premium dan solar di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) akan dikurangi.

Bahkan direncanakan sebagai percobaan, klusterisasi dan SPBU khusus pertamax rencananya akan diuji di kawasan Menteng dan Pondok Indah. Klusterisasi adalah kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang paling realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Sementara Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, tahap awal pelaksanaan sistem klusterisasi akan difokuskan di Jawa sebab konsumsi BBM bersubsidi paling tinggi terjadi di Jawa.

Sedangkan opsi pembatasan BBM bagi kendaraan produksi 2005 ke atas ditetapkan di seluruh SPBU.

Asumsi pembatasan BBM berdasarkan usia kendaraan didasari hasil penelitian LPEM UI yang menyatakan bahwa pemilik kendaraan produksi 2005 ke atas tergolong kelas yang mampu membeli BBM nonsubsidi. Seperti dikutip oleh VIVAnews (15-09-2010) "Studi yang dilakukan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pemilik kendaraan pribadi tahun 2005 ke atas tergolong masyarakat cukup mampu membeli BBM non subsidi," demikian tulis Hatta dalam akun twitter-nya, Rabu 15 September 2010.

Masih dalam akun twitter-nya Hatta juga mengatakan kebijakan pembatasan bagi kendaraan di atas 2005 akan diterapkan secara bertahap di wilayah Jabodetabek. Total dana yang dihemat dengan kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

Masyarakat diminta agar memperhatikan makna dan kepentingan kebijakan itu. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan dukungan agar kebijakan dapat dijalankan. "Itu semua agar ada keadilan dan penghematan dan dana itu untuk pelayanan publik," tulis Hatta.