‘Memperingati Satu Abad Kebangkitan Nasional’
Satu abad yang lalu para founding father (bapak pendiri) bangsa ini bercita-cita mewujudkan sebuah Negara yang ideal dan cita-cita itu mereka ukir dengan tinta emas dalam pembukaan UUD 45. Perjalanan bangsa yang diawali perebutan kekuasan dari para penjajah, era baru kemerdekaan, mempertahankan ideologi Negara dari makar, era pembangunan dan sampai kepada krisis moneter yang berujung tuntutan perbaikan di segala bidang dengan atas nama reformasi.
Sepuluh tahun reformasi telah bergulir, namun krisis multi dimensi semakin menjadi-jadi dan seakan tak berujung. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan badan legislatif, lemahnya supremasi hukum, sistem ekonomi yang lemah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, kekerasan dan penyimpangan atas nama agama, menjadi pemandangan sehari-hari di negeri ini. Faktor pertama yang menjadi akar permasalahan di atas adalah sistem demokrasi dan perpolitikan yang kurang kondusif.
Al-Idrisiyyah sebagai gerakan kepemimpinan Islam yang hadir di Indonesia sejak tahun 1932 melanjutkan kepemimpinan Islam Sanusiyah di Timur Tengah senantiasa memberikan kontribusi terhadap Negara, mulai pergerakan Hizbullah menentang penjajahan, mengamankan ideologi Negara dari makar dan mengawal pembangunan sampai bergulirnya reformasi. Melihat problem bangsa yang semakin berat sampai hari ini, Al-Idrisiyyah terpanggil atas dasar tanggung jawab untuk memberikan solusi (problem solving) yang diawali dengan kegiatan Karnaval Rahmatan Lil Alamin (Rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta) lewat momentum Satu Abad Kebangkitan Nasional dan Sepuluh Tahun Reformasi.
Islam sebagai sistem yang dibangun oleh Sang Pencipta meletakkan prinsip dan nilai yang mendasar tentang kepemimpinan, demokrasi, pemerintahan dan instrumen yang ada di dalamnya. Karena demokrasi adalah sistem yang dianut oleh kebanyakan Negara yang ada di dunia termasuk negeri ini seharusnya menjadi roda penggerak dinamika pembangunan yang mencerminkan harapan dan kebutuhan seluruh anak bangsa.
Mesin demokrasi memilih kepala Negara, kepala daerah yang duduk di badan eksekutif dan para wakil rakyat yang duduk di badan legislatif. Pemerintah punya tanggung jawab membentuk pemerintahan yang ber-etos kerja tinggi, bersih dan berwibawa (good and clean governance) dengan program kerja yang menjadi harapan dan kebutuhan seluruh bangsa. Para wakil rakyat punya tanggung jawab untuk membentuk, memperbaiki, mengubah dan menghapus aturan dan perundang-undangan. Seluruh rakyat berarti telah menyerahkan mandat kepemimpinan dan perwakilan kepada mereka sehingga punya kewajiban tunduk dan tanggung jawab terlibat aktif dalam segala kebijakan dan program pemerintah.
Adapun gagasan yang ditawarkan itu meliputi Pembentukan Lembaga Pelatihan Kepemimpinan bangsa, termasuk merubah paradigma dan format parpol yang sering disebut sebagai mesin kekuasaan menjadi wadah pendidikan dan pembinaan untuk menggodok kader pemimpin yang bervisi kebangsaan dengan landasan agama. Pemerintah berkewajiban membiayai kampanye mereka supaya tidak punya beban kepada siapapun kecuali kepada Negara. Media masa berperan aktif memandu proses demokrasi yang dilanjutkan mengawal sosialisasi kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan. Karena kebangkitan bangsa adalah usaha bersama dari seluruh komponen bangsa bergerak menuju satu titik kebijakan pemimpin dalam menggapai cita-cita bangsa (baldatun thayyibatun warabbun ghafur) sejak pendiriannya hingga sekarang dan generasi selanjutnya.
Jakarta, 17 Mei 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar