Subsidi BBM Dapat Tembus 120 Triliun Rupiah

Rp 120.000.000.000.000

Ini adalah proyeksi jumlah subsidi BBM diakhir tahun 2011.

jepret-jakarta.blogspot.com

Sebagaimana dilansir oleh MI (06/04/2011), meroketnya harga minyak mentah dunia yang mencapai level US$120 dolar per barel telah melampaui 50% patokan harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) di kisaran US$80 per barel yang ditetapkan dalam APBN 2011. Akibatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak menjadi Rp120 triliun karena impor BBM akan semakin mahal di tengah kegagalan pencapaian produksi bersih minyak (lifting) jauh di bawah target sebesar 970.000 barel per hari (bph).

Nilai tersebut tidak kita sadari ketika kita membeli Premium (BBM bersubsidi) untuk kendaraan kita. Sebagai konsumen, sudah menjadi normalitas untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah. Harga Pertamax sebagai BBM non subsidi yang semakin meningkat tentu memantapkan sebagian besar pengguna kendaraan pribadi untuk tetap memilih Premium untuk bahan bakar kendaraannya.

Lalu apakah terpikir, apa yang bisa kita dapat dengan 120 triliun rupiah ini ini?

Setelah menjelajahi internet, setidak didapatkan bahwa nilai 120 triliun rupiah tersebut masih berlebih untuk membiayai beberapa proyek yang sedang atau pernah menjadi wacana diantaranya:

• KRL Bandara Soekarno-Hatta - Manggarai (10 triliun) sumber
• Monorel Jakarta (5,7 triliun) sumber
• Monorel Bandara Soekarno-Hatta - Serpong (3 triliun) sumber
• MRT Jakata Tahap I (Lebak bulus - Monas) (16 triliun) sumber
• Monorel Bandung (3,7 triliun) sumber
• Jalur double track Jakarta - Surabaya (9,1 triliun) sumber
• Surabaya Regional Rail Transport System (SRRTS) (7,7 triliun) sumber
• Kereta api Bali (18 triliun) sumber
• Monorel Cirebon-Bandung-Jakarta (30 triliun) sumber

Meskipun perkiraan biaya tersebut beberapa diantara masih dalam perhitungan yang kasar, namun setidaknya memberikan gambaran berapa besarnya kehilangan Indonesia dari subsidi senilai 120 triliun per tahun (2011).

Entah seberapa besar lagi yang akan hilang bila kebijakan subsidi yang sama masih dipertahankan pada tahun berikutnya.